Bali In Your Hands - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengamati dugaan penyimpangan dana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) telah membantah adanya pelanggaran.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menerima informasi mengenai potensi pemotongan anggaran yang berimbas pada jumlah dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Informasi tersebut diterima langsung oleh Ketua KPK melalui jalur pribadi, bukan melalui laporan resmi. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa KPK masih dalam tahap pemantauan dan verifikasi informasi yang diterima.
“Ketua KPK mendapatkan informasi secara pribadi yang perlu diverifikasi dan divalidasi. Sampai saat ini belum ada laporan resmi mengenai dugaan pemotongan dana MBG,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Februari 2025.
Baca Juga: Tren Lebaran di Bali: Perayaan, Tradisi, dan Destinasi Favorit
Meski belum ada tindakan investigasi, KPK tetap mengawasi perkembangan isu ini melalui pemberitaan di media dan berbagai jalur informasi lainnya. Jika ada pengaduan resmi, maka KPK akan menindaklanjutinya sesuai prosedur.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut adanya laporan mengenai pemotongan dana yang berdampak pada pengurangan porsi makanan.
Ia menyoroti bahwa seharusnya setiap anak menerima makanan senilai Rp10.000, namun dalam beberapa laporan yang masuk, jumlah yang diterima hanya setara dengan Rp8.000.
“Kami mendapat laporan mengenai pengurangan anggaran yang berimbas pada kualitas makanan. Ini harus menjadi perhatian karena bisa berdampak pada asupan gizi anak-anak penerima manfaat,” ujar Setyo pada Jumat, 7 Maret 2025.
Baca Juga: Skandal Pemerasan Toko Roti, Codeblu Diperiksa Oleh Kepolisian
Ia juga menekankan bahwa dugaan praktik pemotongan dana lebih sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Setyo mengingatkan agar proses pencairan anggaran diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan di pusat justru menyusut ketika sampai di daerah. Ini perlu diawasi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi mengenai perbedaan anggaran bahan baku dalam program MBG.
Menurutnya, sejak awal memang ada perbedaan pagu anggaran untuk kategori penerima manfaat tertentu.
