Anggaran Pengelolaan Sampah Badung Menurun Padahal Situasi Darurat Sampah Semakin Meningkat

Bali In Your Hands - Anggaran pengelolaan sampah di Badung menjadi sorotan setelah terungkap adanya penurunan anggaran pada APBD Induk 2026 dibandingkan dengan APBD Perubahan 2025. Usulan anggaran pengelolaan sampah pada perubahan APBD 2025 mencapai Rp 448,9 miliar, namun pada APBD Induk 2026, angka tersebut menurun drastis menjadi Rp 374,2 miliar. Ini menjadi masalah besar bagi Badung yang kini menghadapi kondisi darurat sampah, dengan penutupan TPA Suwung di Denpasar Selatan yang semakin mendekat.

Penurunan anggaran ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi II, I Nyoman Gede Wiradana, mempertanyakan langkah pemerintah yang justru mengurangi anggaran di tengah keadaan yang semakin mendesak. Menurutnya, Badung memerlukan anggaran yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah sampah yang terus berkembang. "Anggaran di Induk 2026 harusnya lebih besar, bukan malah turun," ujar Wiradana dengan tegas.

Baca Juga: Anggaran Rp 10 Miliar Untuk Makan Bergizi Gratis Di Denpasar Masih MengendapBaca Juga: Anggaran Rp 10 Miliar Untuk Makan Bergizi Gratis Di Denpasar Masih Mengendap

Komisi II DPRD Badung juga menyoroti perlunya fokus pemerintah pada solusi konkret, bukan hanya banyaknya program yang tidak berdampak langsung. I Nyoman Artawa, anggota Komisi II lainnya, mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan penyediaan alat pengelolaan sampah seperti incinerator di setiap TPS3R yang ada di Badung. Saat ini, pengelolaan sampah di 62 desa/kelurahan masih terbatas, dengan hanya 43 desa yang memiliki TPS3R, dan kapasitas pengolahan yang sangat minim.

Dalam rapat kerja dengan tiga OPD terkait, Plt Kepala DLHK Badung, IB Gede Arjana, menjelaskan bahwa produksi sampah harian di Badung mencapai 547,4 ton, namun sebagian besar dibuang ke TPA Suwung yang akan ditutup. Penanganan sampah di Badung memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, serta investasi besar untuk penyediaan alat pengelolaan yang memadai.

Baca Juga: KPK Soroti Dugaan Pemotongan Dana MBG, BGN Klarifikasi Perbedaan AnggaranBaca Juga: KPK Soroti Dugaan Pemotongan Dana MBG, BGN Klarifikasi Perbedaan Anggaran

Anggaran pengelolaan sampah yang terbatas menjadi tantangan besar bagi Badung yang sedang berada dalam kondisi darurat sampah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera memperhatikan dan memprioritaskan pengelolaan sampah secara lebih serius demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.***