Bali In Your Hands - Gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem adalah ancaman yang selalu mengintai Indonesia, negeri yang berdiri di atas cincin api Pasifik.
Baca Juga: Fakta Kain Kuning di Pura BALI Simbol Kesucian yang Tak Bisa Diabaikan!
Namun, di tengah tantangan tersebut, keputusan pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga Rp1,4 triliun memicu kekhawatiran besar.
Bagaimana masa depan mitigasi bencana di Indonesia setelah kebijakan ini diterapkan?
Antara Klarifikasi dan Fakta di Lapangan
Pihak Istana menyangkal pemangkasan anggaran BMKG mencapai 50 persen. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menegaskan bahwa mitigasi bencana tetap menjadi layanan publik yang diprioritaskan.
Namun, di sisi lain, data dari BMKG menunjukkan realita yang tak bisa diabaikan: pemeliharaan alat mitigasi terancam berkurang hingga 71 persen.
Menurut Muslihhuddin, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, kondisi ini berpotensi menurunkan akurasi prediksi bencana dari 90 persen menjadi 60 persen.
Bahkan, waktu penyebaran peringatan dini tsunami bisa meningkat dari tiga menit menjadi lima menit atau lebih, sementara jangkauan informasi gempa dan tsunami menyusut hingga 70 persen.
Situasi ini tentu menjadi alarm bagi kesiapsiagaan nasional terhadap bencana.
Kondisi Infrastruktur Mitigasi yang Mengkhawatirkan
Indonesia memiliki lebih dari 600 sensor pemantau gempa bumi dan tsunami yang tersebar di berbagai titik rawan bencana.
Sebagian besar perangkat ini telah melampaui batas usia idealnya dan sangat bergantung pada perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal.
Dengan pemangkasan anggaran, upaya pemeliharaan bisa tersendat, meningkatkan risiko alat tidak beroperasi saat dibutuhkan.
