Apakah Banjir dan Longsor di Aceh–Sumut–Sumbar Akibat Polikrisis? Memahami Efek Domino Bencana Alam

Baliinyourhands.com-Gelombang banjir dan longsor yang belakangan ini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali mengingatkan publik bahwa bencana alam bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem. Dalam sudut pandang lingkungan modern, fenomena tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari polikrisis—istilah yang semakin sering digunakan untuk menggambarkan tumpang-tindihnya berbagai krisis yang saling memicu hingga menimbulkan efek domino di masyarakat.

Polikrisis merujuk pada kondisi ketika banyak krisis terjadi secara bersamaan—seperti krisis iklim, degradasi lingkungan, deforestasi, ketidakselarasan tata ruang, hingga ketidaksiapan sistem mitigasi risiko—yang kemudian memperkuat satu sama lain dan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada bila terjadi secara terpisah. Dalam konteks bencana hidrometeorologi di Indonesia, polikrisis terlihat nyata ketika curah hujan ekstrem bertemu dengan kerusakan daerah tangkapan air, perubahan fungsi lahan, dan rendahnya kesiapsiagaan infrastruktur.

Banjir di Aceh, longsor di Sumatera Utara, dan bencana serupa di Sumatera Barat mengilustrasikan pola yang sama: hujan bukan satu-satunya penyebab, melainkan hanya pemicu awal dari rangkaian permasalahan yang jauh lebih kompleks. Ketika ruang hijau menyusut, sungai kehilangan daerah resapan, dan masyarakat tinggal terlalu dekat dengan kawasan rawan bencana, risiko meningkat secara eksponensial.

Pada acara bedah buku “Read, Don’t Road” yang diselenggarakan A+ Communications dan komunitas Momakece pada 29 November lalu di Oakwood La Maison Suites Jakarta—dengan dukungan Bali In Your Hands—pegiat harmoni bumi Amanda Katili menyampaikan pandangan yang menyoroti hal ini. Dalam diskusinya mengenai hubungan manusia dan lingkungan, ia mengatakan bahwa bencana alam tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. “Suatu bencana alam diakibatkan oleh banyak hal dan efek domino. Salah satunya karena kurang terkoneksinya manusia dengan alam,” ujar Amanda.

Pernyataan tersebut mempertegas gagasan bahwa polikrisis bukan hanya persoalan teknis atau struktural, tetapi juga persoalan kesadaran kolektif. Ketika manusia semakin jauh dari alam—termasuk dari cara alam bekerja—maka keputusan penggunaan ruang, gaya hidup perkotaan, dan prioritas pembangunan sering kali tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem jangka panjang.

Dalam jurnalisme gaya hidup, isu ini tak lagi bisa dianggap sebagai topik yang hanya “teknis” atau “ilmiah.” Polikrisis sudah masuk ke kehidupan sehari-hari: bahan makanan yang harganya naik karena gagal panen, jadwal kegiatan terganggu karena banjir, atau rasa cemas akan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Ketika bencana terjadi berulang, masyarakat pun mulai menyadari bahwa perubahan iklim bukan sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang mereka rasakan langsung.

Polikrisis membutuhkan respons multipihak—mulai dari kebijakan tata ruang, sistem mitigasi, edukasi publik, hingga perubahan gaya hidup. Namun sebagaimana dikemukakan Amanda, langkah pertama harus dimulai dari membangun kembali hubungan manusia dengan lingkungan. Kesadaran tersebut melahirkan empati terhadap bumi, yang pada akhirnya mendorong tindakan nyata seperti pelestarian sungai, pemulihan kawasan hijau, pengurangan sampah, hingga pilihan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Banjir dan longsor di Sumatera tidak hanya menjadi peristiwa alam, tetapi juga cermin refleksi bahwa bumi sedang berbicara. Dan seperti setiap percakapan yang bermakna, ia menunggu untuk didengar — sebelum polikrisis berubah menjadi krisis yang tak lagi mampu dikendalikan.