Bali In Your Hands - Penyelundupan barang ilegal kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, desk penyelundupan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, serta TNI/Polri berhasil mengungkap penyelundupan barang senilai Rp 480,7 miliar di Surabaya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan kasus ini dalam konferensi pers di PT Terminal Petikemas Surabaya, Rabu, 5 Februari 2025.
Baca Juga: Hijau Bukan Tren Sesaat Bagaimana Merek Bertahan di Era Konsumen Sadar Lingkungan
Kasus ini tak hanya soal angka fantastis, tetapi juga melibatkan jaringan besar. Budi Gunawan mengungkap bahwa 18 perusahaan dan 35 kelompok diduga terlibat dalam penyelundupan ini. Investigasi lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap otak di balik operasi ilegal ini. “Dengan temuan ini, total barang selundupan yang berhasil diselamatkan sejak awal tahun mencapai Rp 4,1 triliun, mendekati separuh dari total kasus sepanjang 2024 yang mencapai Rp 9,66 triliun,” jelas Budi.
Baca Juga: Memanfaatkan Digital Marketing dan E-Commerce Kunci Sukses UMKM di Era Digital
Berbagai jenis barang ilegal ditemukan dalam operasi ini, mulai dari tembakau, tekstil, aksesori, besi, baja, elektronik, kosmetik, hingga kayu rotan dan minuman keras. Yang lebih mengejutkan, ada juga penyelundupan hewan dan tanaman seperti kera ekor panjang, burung eksotis, lobster, daging, bibit tanaman, serta buah-buahan impor.
Selain merugikan negara dari sisi pajak dan bea masuk, peredaran barang ilegal ini juga berisiko bagi kesehatan masyarakat. Produk seperti kosmetik dan makanan impor tanpa izin berpotensi mengandung bahan berbahaya yang tidak melalui uji standar keamanan. Begitu juga dengan perdagangan satwa ilegal yang dapat mengancam ekosistem dan keseimbangan alam.
“Upaya ini bukan sekadar penindakan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan bagi konsumen dari barang-barang berbahaya atau palsu, serta mendukung industri dalam negeri dan UMKM,” ujar Budi.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dengan 569 kasus dalam proses hukum, sementara 120 kasus diselesaikan melalui mekanisme kompensasi. “Dari seluruh upaya ini, potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp820 miliar,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan dengan meningkatkan kerja sama lintas sektor. Selain itu, digitalisasi dalam sistem kepabeanan dan perdagangan diharapkan mampu mempersempit celah bagi pelaku kejahatan ekonomi.
Kasus penyelundupan ini kembali menegaskan bahwa kejahatan ekonomi memiliki dampak luas, bukan hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada industri lokal dan keamanan konsumen. Langkah pemerintah dalam mengungkap jaringan besar ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi pasar domestik.
Bagi masyarakat, kesadaran untuk tidak membeli barang dari jalur ilegal menjadi kunci utama dalam mencegah maraknya penyelundupan. Dengan memilih produk resmi dan mendukung industri dalam negeri, setiap individu turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan hukum di Indonesia.
