WWF-Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup Perkuat Kolaborasi Multipihak Atasi Polusi Plastik, Krisis Iklim, dan Krisis Keanekaragaman Hayati

Dalam kesempatan sama, Aditya Bayunanda, CEO WWF-Indonesia menyampaikan, "WWF-Indonesia sebagai lembaga yang berbasis sains telah melakukan serangkaian kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, krisis iklim. Untuk mengatasinya, kami menjalankan program Plastic Smart Cities. Melalui program ini, kami bertekad untuk mengurangi kebocoran plastik ke alam dengan cara mendukung kerja-kerja pengurangan sampah plastik melalui mitra-mitra kami.”

Aditya melanjutkan keterangannya, "Kami mendukung penuh target pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola sampah plastik dan sangat mengapresiasi langkah kebijakan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah dan penegakan hukumnya, serta langkah inovasi mengatasi tingginya timbulan sampah saat ini."

Triple Planetary Crisis menjadi ancaman nyata dan sebagai lembaga konservasi lingkungan, WWF menginisiasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu penanganan pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Salah satunya, penanganan polusi plastik di alam. Pada 2019 WWF mulai menginisiasi kampanye No Plastic in Nature, yang disusul dengan implementasi proyek Plastic Smart Cities di Indonesia dengan advokasi kebijakan dan mendorong penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah.

Mengadopsi prinsip ekonomi sirkular menjadi kunci untuk memutus simpul permasalahan secara bersamaan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ekonomi sirkular mengubah cara kita dalam memproduksi, mengonsumsi, dan mengelola material dengan mengeliminasi polusi sejak desain, mensirkulasi bahan mulai dari daur ulang dan guna ulang; serta meregenerasi sistem alam.

Dengan pendekatan ini sekaligus kita mengurangi emisi gas rumah kaca dari produksi resin, praktik pembuangan tak terkendali, menekan kebocoran polutan, dan memulihkan ekosistem.

Forum diskusi ini sekaligus menjadi wadah dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk memperkuat implementasi aksi Extended Producer Responsibility (EPR) di tingkat nasional.

Melalui acara berbagi wawasan, menggali inovasi hingga rekomendasi aksi nyata ini, pemerintah dan masyarakat sipil berharap, sinergi para pihak dapat diterjemahkan program-program yang dampaknya dapat dirasakan oleh alam dan generasi mendatang