Sikap AKSI dan LMKN - Februari 2025
Berkaitan dengan kasus yang menjerat Agnes Monica, Piyu sebagai Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), pernah mengutarakan dukungan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 miliar kepada sang penyanyi.
“AKSI sangat setuju dengan keputusan ini dan mengimbau semua pihak untuk menghormatinya,” ujar Piyu dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Februari 2025.
Di lain pihak, Dharma Oratmangun dari LMKN menegaskan pihaknya menghormati putusan pengadilan terkait pengenaan royalti musik terhadap Agnes Monica.
“Kami menghormati keputusan pengadilan dan berharap tidak ada intervensi dari pihak mana pun.” ujar Dharma dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dharma juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik antar pelaku industri musik.
“Jangan sampai penyanyi, pencipta lagu, dan promotor dibentur-benturkan,” tegasnya.
Kendati mendukung proses hukum itu, LMKN juga tidak luput dari tuntutan para musisi Tanah Air yang mempertanyakan terkait transparansi pembayaran royalti mereka.
Keresahan Musisi soal Transparansi LMKN - Maret 2025
Dalam kesempatan berbeda, para musisi Indonesia sempat muncul ke permukaan karena mempertanyakan transparansi laporan rinci dari dana royalti yang seharusnya mereka terima.
Terbatasnya informasi mengenai prosedur dan perhitungan royalti membuat sebagian pencipta lagu belum mendaftarkan diri ke LMKN.
Tepatnya, pada Maret 2025, sebanyak 29 musisi mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi.
Pengajuan tersebut tercatat dengan nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025. Mereka mendesak adanya revisi terkait aturan pembayaran royalti yang dianggap tidak memihak pencipta lagu secara optimal.
Salah satu sosok yang mendesak revisi terkait aturan royalti ini, yakni Ahmad Dhani, musisi sekaligus Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).